Van De Venter

Van De Venter

Sejarah

Van De Venter

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis.

Dia pada usia muda bertolak ke Hindia Belanda. Dalam waktu sepuluh tahun, Deventer telah menjadi kaya, karena perkebunan perkebunan swasta serta maskapai minyak BPM yang bermunculan saat itu banyak membutuhkan jasa penasihat hukum.

Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan.

Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan). Pengertian Eereschuld secara substasial adalah "Hutang yang demi kehormatan harus dibayar, walaupun tidak dapat di tuntut dimuka hakim". Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst) adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda ("Indonesia"), sementara Hindia Belanda saat itu miskin dan terbelakang. Jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan.

Ketika Deventer menjadi anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg untuk menyusun sebuah laporan mengenai keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil menyelesaikan tugasnya (1904). Dengan terbuka Deventer mengungkapkan keadaan yang menyedihkan, kemudian dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya adalah yang dimuat oleh De Gids juga (1908) ialah sebuah uraian tentang Hari Depan Insulinde, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah jajahannya.

Yayasan Kartini

Ketika pada tahuan 1911 surat-surat Kartini diterbitkan, Van Deventer terkesan sekali, sehingga tergerak untuk menulis sebuah resensi yang panjang-lebar, sekadar untuk menyebarluaskan cita-cita Kartini, yang cocok dengan cita-cita Deventer sendiri : mengangkat bangsa pribumi secara rohani dan ekonomis, memperjuangkan emansipasi mereka.

Secara pribadi, Van Deventer pernah bertemu dengan Kartini, waktu puteri Bupati Jepara itu berumur 12 tahun, tapi komunikasi tidak berlanjut. Waktu Kartini mulai menulis surat-suratnya kepada teman-teman puteri di Negeri Belanda, keluarga Van Deventer sudah meninggalkan Indonesia. Baru lewat surat-surat terbitan Abendanon, keluarga Deventer menaruh minat terhadap cita-cita Kartini.

Sejak itulah, Nyonya Van Deventer tampil ke muka. Tahun 1913 ia mendirikan Yayasan Kartini, yang dimaksudkan untuk membuka sekolah-sekolah bagi puteri-puteri pribumi sesudah van Deventer meninggal (1915), Nyonya Deventer sendirilah yang mengurus segala-galanya dengan tak kenal lelah. Ribuan murid puteri pun memasuki "Sekolah Kartini" yang bernaung dibawah Yayasan Kartini.

Waktu Belanda diduduki Jerman (1942), Nyonya Deventer meninggal dalam usia 85 tahun. Ia mewariskan sejumlah besar dana yang harus dimanfaatkan untuk memajukan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Selanjutnya dana tersebut dikelola oleh Van Deventer-Maas Stichting.

Latar Belakang

"Indie verloren, rampspoed genoren" (kehilangan Hindia, lahirnya malapetaka) Keperdulian Mr. Conrad Theodor van Deventer terhadap kesejahteraan dan pendidikan kaum bumiputera Hindia Belanda barangkali didasari oleh kecemasan akan kehilangan tanah kolonial. Namun, disadari atau tidak, Politik Etis yang digagas van Deventer menjadi tonggak awal pencerahan kaum bumiputera.

Memang, yang awalnya mendapat kesempatan mencicipi pendidikan modern di Barat hanyalah segelintir kaum elit pribumi. Namun ternyata mereka kelak menjadi pelopor gerakan kemerdekaan Indonesia di awal abad 20. Pemikiran van Deventer sebetulnya mewakili kegelisahan beberapa kalangan orang Belanda sendiri. Penindasan di tanah kolonial yang memuncak pasca Tanam Paksa telah menggelisahkan mereka yang

anti-eksploitasi, seperti Dirk van Hogendorp, Baron van Hoevel (seorang pendeta dan penentang tanam paksa), Multatuli, dan lain-lain. Mereka mencemaskan pecahnya gejolak rakyat di tanah jajahan, yang ternyata bisa membuat perekonomian Belanda bangkrut, seperti yang terjadi setelah Perang Diponegoro.

Intinya, Politik Etis yang dikemukakan van Deventer adalah U politik balas budi" bagi rakyat tanah jajahan. Modernisasi negeri Belanda dibiayai oleh hasil dari tanah jajahan. Karena itu dipandang perlu untuk berterima kasih kepada kaum bumiputera, antara lain dengan cara memberi mereka kesempatan mencicipi pendidikan di Barat. Menurut van Deventer tanggung jawab dan kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat itu adalah eereschuld (utang budi atau utang kehormatan) Belanda terhadap masyarakat pribumi, khususnya di Jawa (dan Madura).

Lahir di Kota Dordrecht, Nederland, 29 September 1857. Ayahnya adalah Direktur Sekolah Menengah (HBS) di Dordrechat, tempat ia juga tamat pada tahun 1875. Pada tahun itu juga van Deventer menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Leiden. Pada tahun 1879 ia memperoleh gelar doktor ilmu hukum dengan disertasinya yang membahas tentang posisi hukum koloni-koloni menurut konstitusi Belanda. Berbekal latar belakang pendidikan yang cukup, pada 1880, van Deventer lulus groot-ambtenaars examen

(ujian pejabat tinggi kolonial) dan berangkat ke Hindia Belanda. Ia bekerja sebagai hakim sampai tahun 1885 dan menjadi pengacara di Semarang sampai 1897. Kasus penjualan candu ilegal dan perkara warisan orang Tionghoa kaya, memberinya pendapatan dalarn jurnlah yang lurnayan untuknya. Menurut sejarahwan Fasseur, hal itu juga rnungkin rnernberikannya rasa bersalah. Pada tahun 1897 ia kernbali ke negeri Belanda.

Pengalarnan di Hindia Belanda rnendorongnya rnenulis artikel di rnajalah de Gids (1899) yang berisi tentang rnengapa dan apa politik etis itu. Ia rnenawarkan tiga jalan untuk rnenaikkan tingkat kemakmuran rakyat; yakni edukasi, ernigrasi (transrnigrasi) untuk mengurangi jumlah penduduk Jawa, dan perluasan irigasi untuk menambah kesuburan sawah serta rnenaikkan produksi pangan. Meski tulisan van Deventer agak membosankan, tapi masyarakat cepat tanggap dan menerima ide pragmatis dan non-ideologis tersebut, apalagi rnornentumnya bertepatan dengan datangnya abad baru dan ratu baru. Gagasan van Deventer diterima dan diresmikan oleh Sri Ratu.

Politik etis terus beljalan walau muncul kritik di sana sini. Sebagai langkah awaI, dibentuklah Komisi Mindere-welvaart untuk rakyat Jawa dan Madura. Pada tahun 1904 Conrad Th. van Deventer diangkat menjadi Ketua Kornisi Kemiskinan tersebut dan ditugaskan meneliti kerniskinan di Jawa dan Madura. Akhirnya konsep koloni eksploitasi pun dihentikan. Tahun 1905, utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 40 juta gulden dinyatakan sebagai utang kerajaan dengan ketentuan dalarn tahun-tahun berikutnya, uang itu akan dibayarkan dalam bentuk usaha-usaha untuk kemakmuran rakyat pribumi.

Tahun 1902, van Deventer diangkat menjadi anggota redaksi majalah de Gids. Kumpulan artikeInya setebal tiga jilid tebal diterbitkan di Amsterdam pada 1916. Pada 1905-1909, van Deventer menjadi anggota Tweede Kamer (parlemen) dan selanjutnya menjadi Eerste Kamer (Senat) Belanda. Pada tahun 1913, ia kembali dipilih menjadi anggota Tweede Kamer. Ia tetap mempropagandakan arti penting perluasan pendidikan kepada anak-anak Jawa, pembangunan irigasi, dan penyelenggaran transmigrasi dari Jawa ke Sumatera yang disebut Pulau Harapan.

Van Deventer mengagumi Thomas Stamford Raffles gubernur jenderal Inggris di Jawa (1812-1816) yang menciptakan pajak tanah, dan penulis History of Java; van der Capellen (1825-1830) yang terkenal sebagai

pembela rakyat ked I; dan Fransenn van der Putte, menteri koloni (1870) yang menghapus sistem tanam paksa dan melakukan swastanisasi perkebunan di tanah kolonial. Meski berjasa besar pada lahirnya Indonesia, toh ia jelas bukan orang radikal yang menentang kolonialisme. Ia merestui berlanjutnya perang Aceh sampai titik darah penghabisan. Van Deventer tidak pernah menghendaki pemutusan hubungan an tara kolonial dan kesatuan wilayah kerajaan.

Politik etis efektif berjalan sampai 1905. Dua puluh lima tahun kemudian politik ini benar-benar ditinggalkan

oleh pemerintah Hindia Belanda, akibat depresi ekonomi yang berat. Van Deventer meninggal 27 September 1915 di Den Haag. Ia mewariskan kekayaannya kepada Yayasan van Deventer-Maas untuk memberikan beasiswa bagi pemuda-pemuda Jawa yang berbakat.

indryani sukma Pada 8:01 AM 1 Komentar

Politik Etis

Politik Etis

Sejarah

POLITIK ETIS

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa.

Munculnya kaum Etis yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi:

• Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
• Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi
• Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan

Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

Penyimpangan

Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.

•  Irigasi

Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

• Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.

•  Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Dari ketiga penyimpangan ini, terjadi karena lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan Belanda.

Kritik

Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal.

Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers).

Kegagalan Politik Etis

Politik Etis yang dilaksanakan pada tahun 1900-1914, mulai menunjukkan kegagalan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut ini.

o Terjadinya pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan Belanda, sehingga para pelaksana Politik Etis, seperti para gubernur jenderal mulai ragu-ragu dan tidka berani secara tegas dalam menjalankan politik kolonialnya atas Indonesia.

o Timbulnya kaum cerdik pandai Indonesia yang menjadi motor pergerakan nasional Indonesia yang berhasil mempersatukan bangsa Indonesia sebagai satu kekuatan nasional untuk memperoleh kemerdekaan.

o Timbulnya pergerakan nasional Indonesia sebagai wadah perjuangan dalam lingkup Indonesia sebagai kesatuan dan dengan cara-cara modern dalam berorganisasi. Jadi, tidak lagi bersifat kedaerahan dan hanya bergantung pada karisma seorang pemimpin.

o Timbulnya Perang Dunia I, yang banyak mengubah kebijakan dunia, khususnya mengenai hubungan negara penjajah dan negara terjajah. Akibatnya, Belanda terpaksa mendirikan Dewan Rakyat (Volksraad).

o Tidak semua usaha Belanda berhasil dalam melaksanakan Politik Etis. Misalnya, makin kuat mengalirnya penduduk dari luar Jawa ke Jawa guna memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, bertentangan dengan emigrasi yang sedang dilakukan pemerintah Belanda. Akibatnya, muncul kegelisahan sosial yang meletus dalam wujud pemberontakan petani yang terjadi di Jambi, Cimareme, dan Toli-toli.

indryani sukma Pada 7:58 AM Komentar

Perlawanan Rakyat Banten Terhadap Belanda

Perlawanan Rakyat Banten Terhadap Belanda

Sejarah

PERLAWANAN RAKYAT BANTEN TERHADAP BELANDA (VOC)

Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fatah (Sultan Ageng Tirtayasa) dan puteranya bernama Pangeran Purbaya (Sultan Haji). Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan.

Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba (devide et impera) antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan puteranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak, yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi Kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dengan kompeni.

Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di Kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC.

Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji (yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa), atas tindakan Sultan Haji (rajanya) yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan.

Perlawanan Banten Terhadap VOC Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun Bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan seranganserangan terhadap VOC.

Tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al- Ma’ali Ahmad yang wafat pada 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu al-Fath Abulfatah. Sultan Abu al-Fath Abdulfatah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. la berusaha memulihkan posisi Banten sebagai Bandar perdagangan internasional dan sekaligus menandingi perkembangan di Batavia. Beberapa yang dilakukan misalnya mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Perancis, Denmark dan Portugis. Sultan Ageng juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai Bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Jung-jung Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang meneruskan perjalanan menuju Banten. Sebagai balasan Sultan Ageng juga mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk.

Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Noordwijk. Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia diharapkan VOC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini memang banyak dibangun saluran air/irigasi. Oleh karena jasa-jasanya ini maka sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa (tirta artinya air).

Serangan dan gangguan terhadap VOC terus dilakukan. Di tengah-tengah mengobarkan semangat anti VOC itu, pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdulnazar Abdulkahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu puteranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh perwakilan VOC di Banten W. Caeff. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji juga sangat khawatir, apabila dirinya tidak segera dinobatkan sebagai sultan, sangat mungkin jabatan sultan itu akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta kesultanan Banten.

Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten tetapi dengan empat syarat.

Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC,

monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina,

Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji, dan pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji.

Pada tahun 1681 VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di istana Surosowan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC.

Pada tahun 1682 pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Tack. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama puteranya, pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergerilya. Tentara VOC terus memburu. Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui tipu muslihat pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692.

Namun harus diingat bahwa semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya pada tahun 1750 timbul perlawanan yang dipimpin oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Dengan susah payah akhirnya perlawanan yang dipimpin Ki Tapa dan Ratu Bagus ini dapat dipadamkan.

Setelah Sultan Ageng tertangkap, Sultan Haji mengadakan perjanjian dengan VOC. Isi perjanjian tersebut sangat merugikan Kerajaan Banten. Antara lain disebutkan "bahwa Banten mengakui kekuasaan VOC".

Meskipun Sultan Haji telah mengakui kekuasaan VOC di Banten, perlawanan rakyat tidaklah padam. Para pemimpin rakyat Banten tetap mengobarkan semangat rakyat untuk melawan VOC. Antara lain perlawanan yang dipimpin oleh Kyai Tapa dan Ratu Bagus.

Mereka mendapatkan bantuan dari Ibnu Iskandar dan Syekh Yusup. Ibnu Iskandar adalah seorang pelaut dari Sumatra Barat, sedangkan Syekh Yusup ialah seorang pelaut dari Makasar. Kedua orang pelaut ini menyerang armada VOC.

Untuk Secara singkat dan intinya dapat dilihat pada PPT dibawah ini :

indryani sukma Pada 3:47 AM 5 Komentar

Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara

Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara

Sejarah

Sejarah Kerajaan Kutai - Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai  terletak di tepi sungai mahakam di Muarakaman, berdekatan dengan kota Tenggarong. Kerajaan yang berdiri pada sekitar abad ke-4 ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, yaitu mencakup hampir seluruhKalimantan Timur bahkan hingga seluruh Pulau Kalimantan. Nama Kutai sendiri diambil dari nama kota dimana ditemukannya prasasti yang menunjukkan keberadaan kerajaan tersebut, yaitu di kota Kutai, Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun prasasti yang menyebutkan nama dari kerajaan yang berpusat di Kalimantan Timur Tersebut.

Kerajaan Kutai 1.1

Masuknya Pengaruh Budaya

Masuknya pengaruh budaya India ke Nusantara, menyebabkan budaya Indonesia mengalami perubahan. Perubahan yang terpenting adalah timbulnya suatu sistem pemerintahan dengan raja sebagai kepalanya. Sebelum budaya India masuk, pemerintahan hanya dipimpin oleh seorang kepala suku.

Selain itu, percampuran lainnya adalah kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia mendirikan tugu batu. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa dalam menerima unsur-unsur budaya asing, bangsa Indonesia bersikap aktif. Artinya bangsa Indonesia berusaha mencari dan menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan asing tersebut dengan kebudayaan sendiri.

Bangsa Indonesia mempunyai kebiasaan mendirikan tugu batu yang disebut menhir, untuk pemujaan roh nenek moyang, sedangkan tugu batu (Yupa) yang didirikan oleh raja Mulawarman digunakan untuk menambatkan hewan kurban.

Pada prasasti itu juga diceritakan bahwa Raja Mulawaraman memerintah dengan bijaksna. Ia pernah menghadiahkan ± 20.000 ekor sapi untuk korban kepada para brahmana / pendeta. Dan dalam prasasti itu pun menyatakan bahwa Raja Aswawarman merupakan pendiri dinasti, mengapa bukan ayahnya Kudungga yang menjadi pendiri dinasti tetapi anaknya Aswawarman? Hal itu karena pada saat itu Raja Kudungga belum memeluk agama Hindu, sehingga ia tidak bisa menjadi pendiri dinasti Hindu.

Dari Raja Aswawarman menurunlah sampai Mulawarman, karena Mulawarman pun memeluk agama Hindu. Hal itu diketahui dari penyebutan bangunan suci untuk Dewa Trimurti. Bangunan itu disebut bangunan Wapraskewara dan di Gua Kembeng di Pedalaman Kutai ada sejumlah arca-arca agama Hindu seperti Siwa dan Ganesa.

Bukti Peninggalan

Bukti sejarah Kerajaan Kutai ini adalah ditemukannya tujuh buah prasasti yang berbentuk Yupa (tiang batu)

Pemerintahan Kerajaan Kutai

Berikut adalah beberapa orang raja paling berpengaruh yang pernah memerintah Kerajaan Kutai.

• Raja Kudungga. Adalah raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Kutai. Jika dilihat dari namanya yang masih menggunakan nama Indonesia, para ahli berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Kudungga pengaruh Agama Hindu belum terlalu kuat. Hal ini dikarenakan para raja kerajaan Hindu pada zaman dulu selalu menggunakan nama-nama India. Para ahli juga memperkirakan bahwa Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Namun setelah masuknya pengaruh Hindu dari India, maka berubahlah sistem pemerintahan dari kepala suku menjadi kerajaan. Kudungga lalu mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan memutuskan bahwa pergantian kekuasaan harus dilakukan secara turun temurun sebagaimana sistem kerajaan pada umumnya.
• Raja Aswawarman. Aswawarman adalah putra dari Kudungga. Aswawarman disebut sebagai seorang raja yang cakap dan kuat. Aswawarman pulalah yang memiliki jasa paling besar atas perluasan wiayah Kerajaan Kutai. Perluasan wilayah diakukan oleh Aswawarman dengan cara melakukan upacara Asmawedha, yaitu upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas wilayah kerajaan. Kuda-kuda yang dilepaskan ini akan diikuti oleh prajurit kerajaan yang akan menentukan wilayah kerajaan sesuai dengan sejauh mana jejak telapak kaki kuda dapat ditemukan.
• Raja Mulawarman. Merupakan putra Aswawarman sekaligus raja terbesar Kerajaan Kutai yang membawa Kutai mencapai puncak kejayaannya. Dibawah pemerintahannya, rakyat Kutai dapat hidup aman dan sejahtera. Pada prasasti Yupa, Mulawarman disebut sebagai seorang raja yang sangat dermawan karena telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana.

Runtuhnya Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai runtuh pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia. Dharma Setia sendiri terbunuh dalam peperangan melawan Aji Pangeran Anum Panji Mendapa dari Kesultanan Islam Kutai Kartanegara. Terbunuhnya Maharaja Dharma Setia ini menandakan berakhirnya Kerajaan Kutai sekaligus menjadikan Dharma Setia sebagai raja terakhir Kerajaan Kutai.

indryani sukma Pada 5:27 AM Komentar

SEJARAH MASA VOC BELANDA DI INDONESIA

SEJARAH MASA VOC BELANDA DI INDONESIA

Sejarah

Penjajah Belanda, Cornelis de Houtman, mendarat kali pertama di Indonesia pada tahun 1596. Rombongan mendarat di Banten dengan alasan untuk berdagang, akan tetapi dalam perkembangan berikutnya bangsa Belanda bersikap kurang bersahabat sehingga mereka diusir dari kerajaan Banten.

Cornelis de Houtman beserta rombongan kemudian melanjutkan pelayarannya ke arah timur menelusuri pantai utara Pulau Jawa hingga tiba di Pulau Bali. Setelah mempelajari jalur pelayaran laut dan membeli rempah-rempah, mereka kembali ke negara asalnya. Pada tahun 1598, bangsa Belanda mendarat di Banten untuk kali kedua dan dipimpin oleh Jacob Van Neck. Rombongan yang datang kali kedua ini, jumlahnya lebih banyak dan masing-masing kelompok membentuk kongsi dagang sehingga menimbulkan persaingan di antara mereka sendiri. Upaya Inggris untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin kuat di antara sesama pendatang dari Belanda adalah dengan mendirikan dan menyaingi persekutuan dagang Inggris di India dengan nama East India Company (EIC).

Adapun tujuan dari pembentukan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) adalah sebagai berikut:

1. Menguasai pelabuhan penting.
2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
3. Melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia.
4. Mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa lainnya.

Pada tahun 1619, kedudukan VOC dipindahkan ke Batavia (sekarang Jakarta) dan diperintah oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Coen. Perpindahan kedudukan VOC dari Ambon ke Batavia ditujukan untuk merebut daerah dan memperkuat diri dalam persaingan dengan persekutuan dagang milik Inggris (EIC) yang sedang konflik dengan Wijayakrama (penguasa Jayakarta).

Masa VOC berkuasa di Indonesia disebut sebagai "zaman kompeni". Dalam upaya mengembangkan usahanya, VOC memperoleh piagam (charter) yang diterima dari pemerintah Kerajaan Belanda. Piagam (charter), secara umum menyatakan bahwa VOC diberikan hak monopoli dagang di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan serta beberapa kekuasaan seperti mencetak uang, memiliki tentara, mengangkat pegawai, menduduki daerah asing, membentuk pengadilan, bertindak atas nama Belanda (Oktroi), dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat.

Dalam perkembangan berikutnya, kompeni berubah menjadi kekuatan yang tidak sebatas berdagang, tetapi ikut campur, yakni dengan mengendalikan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Penindasan kompeni yang kejam sangat menyengsarakan rakyat Indonesia hingga menimbulkan perlawanan di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan tersebut antara lain adalah perlawanan rakyat Banten, Mataram, Makasar, Bali, dan Maluku.

Pada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran dan tidak dapat melaksanakan tugas dari pemerintah Belanda. Kemunduran VOC semakin parah, yaitu ditandai dengan kondisi keuangan yang kian merosot hingga mengalami kebangkrutan. Beberapa faktor penyebab kemunduran VOC adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah pegawai VOC yang korupsi.
2. Rendahnya kemampuan VOC dalam memantau monopoli perdagangan.
3. Berlangsungnya perlawanan rakyat secara terus-menerus dari berbagai daerah di Indonesia.

Masalah yang dihadapi VOC semakin besar dan rumit hingga diketahui oleh pemerintah Belanda bahwa VOC tidak mampu melaksanakan tugasnya dan tidak mampu menangkal setiap agresi dari pihak asing. Pada saat itu, di negeri Belanda sedang terjadi konflik politik. Kekuasaan Raja Willem sebagai penguasa kerajaan Belanda digantikan oleh Republik Bataaf di bawah kendali Perancis.

Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan dan pemerintah Belanda (saat itu Republik Bataaf) mencabut hak-hak VOC. Semua kekayaan dan utang VOC diambil alih oleh negara dan mulai saat itu pula, segala bentuk kekuasaan atas Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Belanda. Kekuasaan Republik Bataaf di Belanda ternyata tidak berlangsung lama dan belum sempat berkuasa di Indonesia. Pada tahun 1806, terjadi perubahan politik di Eropa hingga Republik Bataaf dibubarkan dan berdirilah Kerajaan Belanda yang diperintah oleh Raja Louis Napoleon.

Perlawanan yang dilancarkan oleh patriot-patriot Indonesia ketika itu, semuanya dapat dipatahkan oleh Belanda. Adapun sebab-sebab kegagalan para patriot Indonesia, karena :

1. Semua perlawanan itu adalah bersifat kedaerahan.
2. Antara perlawanan yang satu dengan perlawanan yang lain tidak terkoordinasi, karena memang belum ada konsepsi secara nasional pada waktu itu.
3. Tujuan perjuangan bermacam-macam.
4. Raja-raja yang ada di Indonesia pada waktu itu mudah dipecah belah.
5. Persenjataan yang dimiliki para patriot Indonesia kalah baik mutu maupun jumlahnya dibandingkan dengan persenjataan yang dimiliki Belanda,-

VOC diberi hak isitimewa atau yang disebut Hak Octroi meliputi hal-hal berikut:
1. monopoli perdagangan
2. mencetak dan mengedarkan uang
3. mendirikan benteng
4. mengangkat dan memberhentikan pegawai
5. mengadakan perjanjian dengan para raja

Beberapa Kebijakan yang diberlakukan oleh VOC di Indonesia antara lain :
a. Verplichte Leverantie = Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC.
b. Contingenten = Kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
c. Ekstirpasi = Hak VOC untuk menebang atau menggagalkan panen rempah-rempah agar tidak terjadi Over Produksi yang dapat menurunkan harga rempah-rempah.
d. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
e. Pelayaran Hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu Kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli dagang VOC dan menindak pelanggarnya.

Belanda menjajah Indonesia selama lebih kurang 350 tahun.

Faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan adalah ;
1. Kemajuan di Bidang Iptek, seperti ditemukannya kompas dan perahu layar.
2. Kisah perjalanan Marcopolo dan pedagang Asia yang sampai ke Indonesia.
3. Semangat Reconquesta (jiwa petualang).
4. Penemuan Copernicus yang didukung Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat.
5. Keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani

Perlawanan Masyarakat Indonesia terhadap Belanda
Sebelum Tahun 1800
1. Perlawanan Sultan Baabullah menentang Portugis (Ternate)
2. Dipati Unus menyerang porugis di Malaka.
3. Panglima Fatahillah menduduki Jawa Barat.
4. Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis.

Sesudah Tahun 1800
1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah Pattimura
2. Perang Paderi (Imam Bonjol)
3. Perang di Ponegoro
4. Perang Aceh
5. Perang Bali
6. Perang Bone
7. Perang Banjarmasin,

Berdasarkan Konvensi London tahun 1814, pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah Indonesia meskipun kondisi ekonomi negara Belanda masih sangat lemah karena kas keuangannya dalam keadaan kosong. Lemahnya perekonomian pemerintah Belanda pada saat itu disebabkan oleh banyaknya utang negara Belanda terhadap luar negeri dan besarnya pengeluaran biaya perang di Eropa maupun di beberapa daerah Indonesia.

Berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah Belanda untuk menutup kekosongan kas keuangan negara, satu di antaranya adalah dengan menerapkan aturan Tanam Paksa (Cultuurstelsel) di Indonesia. Istilah tanam paksa berasal dari Bahasa Belanda, yaitu Cultuurstelsel (sistem penanaman atau aturan tanam paksa). Pencetus ide tanam paksa dan sekaligus pelaksana aturan tanam paksa di Indonesia adalah Johannes Van Den Bosch yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Isi Aturan Tanam Paksa

Adapun isi aturan tanam paksa adalah sebagai berikut:

1). Tuntutan kepada setiap rakyat Indonesia agar menyediakan tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak melebihi 20% atau seperlima dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan.

2). Pembebasan tanah yang disediakan untuk cultturstelsel dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak.

3). Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perusahaan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau seperlima tahun.

4). Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk cultuurstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 (tiga) bulan.

5). Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat.

6). Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama, akan ditanggung oleh pemerintah Belanda.

7). Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa.

Pelaksanaan Aturan Tanam Paksa

Pelaksanaan aturan tanam paksa sudah dimulai pada tahun 1830 dan mencapai puncak perkembangannya hingga tahun 1850, yaitu ditandai dengan hasil tanam paksa mampu mencapai jumlah tertinggi. Dengan demikian, keuntungan tinggi dapat diperoleh pemerintah Belanda dari pelaksanaan aturan tanam paksa.

Tekanan-tekanan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia dalam upaya mencari keuntungan dari pelaksanaan aturan tanam paksa tersebut mulai menurun akibat adanya berbagai kritikan tajam terhadap pemerintah Belanda yang dipandang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.

Pada tahun 1860, sistem tanam paksa yang diberlakukan untuk menanam lada dihapuskan dan pada tahun 1865 menyusul dihapuskan untuk menanam nila dan teh. Berlanjut hingga tahun 1870, hampir semua jenis tanaman yang ditanam untuk tanam paksa dihapuskan, kecuali tanaman kopi. Akhirnya, pada tahun 1917, tanaman kopi yang diwajibkan untuk ditanam bagi rakyat di daerah Priangan juga dihapuskan.

DAMPAK TANAM PAKSA
1. Bagi Belanda

•  Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.
• Perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan.
• Belanda mendapatan keuntungan yang besar, keuntungantanam paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden, pada tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden.
• Kas belanda yang semula kosong dapat dipenuhi.
• Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.
• Belanda tidak mengalami kesulitan keuangan lagi dan mampu melunasi utang-utang Indonesia.
• Menjadikan Amsterdam sebagai pusat perdagangan hasil tanaman tropis.

Penderitaan bangsa Indonesia masa kerja rodi :

• Rakyat dipaksa kerja rodi membuat jalan sepanjang 1.000 km         ( dari Anyer-Panarukan )
• Mendirikan pabrik senjata di Semarang
• Membangun pelabuhan Merak di Surabaya

indryani sukma Pada 5:46 AM 1 Komentar

Sejarah Datangnya Belanda ke Indonesia

Sejarah Datangnya Belanda ke Indonesia

Sejarah

Assalamualaikum Wr.Wb

Disini saya akan menjelaskan bagaimana Sejarah Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia, saya membuat ppt ini bersama kelompok belajar saya. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai sejarahnya, bisa dilihat sendiri bentuk PPT nya. Semoga bermanfaat ;) Terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

indryani sukma Pada 5:43 AM Komentar